๏ปฟPerkembangan pers di Indonesia memiliki sejarah panjang sejak era pergerakan nasional. Pada setiap masa, pers di Indonesia memiliki fungsi dan peranan yang berbeda pada tiap zamannya. Pada masa demokrasi liberal, pers digunakan sebagai alat komunikasi partai politik. Hal ini bisa terjadi karena bantuan pendanaan yang dilakukan oleh partai politik terhadap perusahaan pers. Kebebasan pers mulai terganggu pada masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini, pers diatur secara ketat dan harus berfungsi sebagai alat revolusi pemerintah. Pers juga digunakan untuk mendukung keberadaan pemerintah serta kebijakan-kebijakannya. Lahirnya Orde Baru memberi sedikit perubahan dalam bidang pers dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pers UUPP Nomor II tahun 1966, yang menjamin tidak ada sensor dan pembredelan. Namun pasca peristiwa Malari 1974 kebebasan pers kembali direnggut oleh pemerintah. Apabila perusahaan pers tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah atau malah mengkritik kebijakan pemerintah, maka akan dilakukan pencabutan dibredel SIUPP Surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang dimilikinya oleh Departemen Penerangan. Setelah mengalami pengekangan yang begitu lama di era pemerintahan orde baru, kehidupan pers di Indonesia akhirnya benar-benar mendapatkan kebebasan ketika reformasi bergulir pada bulan Mei 1998. Langkah pertama untuk memulai kebebasan pers di Indonesia adalah dengan mencabut aturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers SIUPP. Selain dicabutnya SIUPP, upaya lainnya adalah penghapusan Departemen Penerangan serta diterbitkanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini merupakan tonggak awal kebebasan pers di Indonesia. Dengan demikian perbedaan pers Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi terletak pada fungsi, peranan, serta kebebasan yang dimiliki oleh insan pers pada ketiga masa tersebut.OrdeBaru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. - Sejarah mencatat, bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa periode pemerintah setelah kemerdekaan sampai saat ini. Periode pemerintahan itu dibagi menjadi tiga yakni Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. 1. Orde Lama Pada masa Orde Lama sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 1945-1966 dibawah kepemimpinan Presiden dari buku Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi 2018 karya Diana Fawzia Dkk, pada sistem ini hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol atau checks and balances. Baca juga Pramono Anung Bayangan Sistem Pemerintahan Kuat Sudah di Depan Mata Fungsi saling kontrol ini terletak pada perimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan dan kebijakan negara. Kemudian pada pengawasan anggaran dan jalannya sistem presidensial Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti. Mulai dari presidental, parlementar, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. 1. Sistem parlementer Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945-1950. Pada sistem ini presiden memiliki fungsi ganda, yakni sebagai badan eksekutif merangkap badan legislatif. Masa itu juga terjadi adanya ketidakstabilan, tapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan berpolitik. 2. Sistem liberal
Setelah mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, Indonesia udah mengalami beberapa periode pemerintahan atau rezim. Bisa terlihat dari proses pasang surut periode pemerintahan yang dialami Indonesia terutama pada bidang ekonomi dan politik. Periode lama merupakan periode pemerintahan sesudah masa kemerdekaan yang berada dibawah pimpinan Ir. Soekarno saat itu yang kemudian dilanjutkan dengan orde baru. Orde lama sangat identik dengan masa Indonesia di bawah komando Soekarno, sedangkan orde baru adalah masa Indonesia saat ada di bawah pimpinan Soeharto. Baik orde lama dan orde baru tentunya mempunyai perjalanan yang berbeda khususnya dari segi kebijakan kebijakannya. Berikut ini, ada beberapa perbedaan antara orde lama dan orde baru. Ingin tahu apa aja? Kuy langsung simak ulasannya! 1. Rentang Masa Pemerintahan2. Orientasi Kebijakan Ekonomi3. Kemauan Politik4. Stabilitas Politik dan Ekonomi5. Kondisi Politik Dunia6. Kondisi Sosial Budaya7. Sumber Daya Manusia 1. Rentang Masa Pemerintahan Orde lama atau dikenal juga sebagai demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1945-1965. Tepatnya pada masa pemerintahan Soekarno. Sebenarnya, istilah orde lama sendiri belum dipakai pada masa itu, dan baru tercetus pada masa pemerintahan presiden baru Soeharto di orde baru. Saat jabatan dari Ir. Soekarno lengser, maka ada beberapa perubahan yang terjadi di NKRI dimana Indonesia jadi sebuah negara yang berpeluang tinggi mengalami kemajuan. Orde baru menggantikan orde lama berlangsung pada tahun 1966-1998 yang merujuk pada era pemerintahan presiden Soeharto. Selama 32 tahun itu juga Soeharto tampil berkuasa. Adapun perilisan Surat Perintah 11 Maret 1966 jadi awal lahirnya orde baru. Pada periode ini bisa dibilang Indonesia ada di posisi atas, dimana perekonomian negara berkembang cukup pesat meskipun disertai dengan menjamurnya tindak korupsi dimana-mana. 2. Orientasi Kebijakan Ekonomi Pada orde lama, kebijakan ekonomi berbentuk ekonomi yang tertutup komunis atau sosialis. Dimana, didapati orientasi sosialis atau komunis begitu kental terasa. Mungkin, karena itulah kondisi perekonomian Indonesia pada periode ini cukup buruk yang diantaranya juga dipicu kosongnya kas negara, eksploitasi waktu penjajahan, pihak Belanda yang menerapkan blokade ekonomi, dan inflasi. Saat itu, emang ada 3 mata uang yang beredar, diantaranya mata uang Jepang, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang De Javasche Bank. Pemerintah waktu itu mencoba banyak upaya. Pada tahun 1959, devaluasi atau penurunan mata uang dikerahkan. Selain itu, pemerintah juga memutuskan buat merilis Oeang Republik Indonesia atau ORI sebagai pengganti mata uang Jepang buat memperbaiki kondisi perekonomian dalam negeri. Sedangkan, kalo Pada orde baru, ekonomi terbuka yang menganut paham orientasi kapitalis. Sebenarnya gak banyak perubahan yang diterapkan pada kebijakan ekonomi ini, setidaknya selama 32 tahun masa pemerintahan presiden Soeharto. Tapi, kondisi ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibanding saat orde lama. Hal ini dilatarbelakangi keberhasilan pemerintah membangun stabilitas politik yang memberi efek secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Karena itu juga terobosan khususnya terkait anggaran negara cukup jarang terjadi. 3. Kemauan Politik Antara orde lama dan orde baru ini juga mempunyai perbedaan dari segi kemauan politiknya. Jadi, Pada orde lama, kondisi negara masih dalam suasana menikmati kemerdekaan dan emosi nasionalisme masyarakatnya masih sangat tinggi. Selain itu, maraknya proyek mercusuar berdampak dari keinginan supaya bisa terlihat unggul dalam pandangan bangsa asing. Pada orde baru, kemauan politik bertambah kuat dengan tujuan buat mencapai kemauan dalam membangun ekonomi sekaligus membuka ruang yang relatif besar buat perkembangan modal asing. 4. Stabilitas Politik dan Ekonomi Di era resim orde lama didapati tingkat inflasi begitu tinggi. Satu hal lain yang disinyalir jadi faktor penyebabnya karena kualitas sumber daya manusia pada masa orde lama terbilang terbatas. Pada era ini masyakat Indonesia emang masih terpuruk. Alasannya, belum banyak masyakat mengenyam bangku pendidikan layak. Apalagi, mengingat pada masa penjajahan rakyat Indonesia gak mendapat kebebasan. Jangankan buat menuntut ilmu, buat tidur tenang tanpa terusik penjajah cukup sulit. Kondisi untungnya bisa lebih baik memasuki orde baru. Dimana tingkat inflasi berhasil diturunkan secara signifikan. Tingkat inflasi pada tahun 1966 diketahui sebesar 500% dan cuma dalam kurun waktu 4 tahun tingkat inflasi berhasil dipangkas jadi 5-10%, tepatnya pada tahun 1970. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi peningkatan presentasi masyarakat yang sekolah atau golongan terpelajar. 5. Kondisi Politik Dunia Pada orde lama atau masa pemerintahan presiden Soekarno, kondisi politik dunia bisa dikatakan belum stabil yang disebebkan oleh Perang Dunia II atau PD II dan ini jadi salah satu kelebihan dan kekurangan orde lama. Saat itu, Perang Dunia II baru aja selesai dan memberikan banyak dampak negatif pada kondisi politk di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini. Sedangkan, kalo Pada orde baru atau masa pemerintahan Soeharto, kondisi politik dunia mulai mengalami perbaikan. Ini dikenal sebagai kondisi oil boom yaitu perang dingin dan perang dunia Vietnam yang belum lama selesai memberikan dampak positif yang juga berpengaruh pada Indonesia. 6. Kondisi Sosial Budaya Perbedaan orde lama dan orde baru juga terlihat dalam bidang sosial budaya. Perbedaan ini bisa terjadi sebab jarak waktu dari era kemerdekaan ke era pemerintahaan yang terjadi. Pada orde lama, masih punya perubahan dari masa penjajahan menuju masa kemerdekaan. Selama masa orde lama, kondisi sosial budaya sedang ada di suasana yang tradisional. Sedangkan, kalo Pada masa orde baru, kondisi sosial budaya mulai berkembang ke arah yang positif seperti kebebasan berbicara, kebebasan bersikap, dan kebebasan dalam bertindak. Saat memasuki era orde baru, bidang sosial udah mengalami perubahan. Masyarakat Indonesia udah punya kebebasan dari berbagai aspek, meski masih ditemui beberapa masalah yang berhubungan dengan SARA. Di beberapa daerah, terjadi perselisihan antara umat beragama, kelompok, dan suku di beberapa daerah di Indonesia yang jadi salah satu peristiwa pada masa orde baru yang gak bisa dilupakan. 7. Sumber Daya Manusia Selama masa orde lama masih berlangsung, sumber daya manusia masih bisa dikatakan sangat terbatas. Sesudah berhasil memperoleh kemerdekaan, pemerintah masih terus berusaha buat mempertahankan kemerdekaannya jadi masih belum ada program buat mengembangkan kualitas sumber daya manusia baik melalui pekerjaan atau pendidikan. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang berkualitas juga masih sangat terbatas selama masa orde lama. Kemudian, mulai mengalami perubahan sesudah memasuki masa orde baru. Kualitas sumber daya manusia terlihat semakin meningkat dan pemerintah udah melakukan banyak usaha seperti meningkatkan jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan formal. Gimana tuh, pembahasan yang ada diatas? Mudah dipahamikan? Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semuanya ๐ Originally posted 2020-06-27 235631.
PersamaanIdeologi Orde Baru dan Orde Lama. 3:32:00 PM Unknown var popunder = true; Ada persamaan dan perbedaan yg mencolok antara ORDE BARU dibawah Soeharto dan ORDE LAMA dibawah Soekarno. Persamaannya, baik Soekarno maupun Soeharto melakukan POLITICAL AND ROLE SHARING dan PARTNERSHIP (hubungan kemitraan) antara sipil dan militer.
Pengertian Orde Lama, Orde Baru, & Reformasi โ Pada tahun ini, Indonesia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-76 tahun. Untuk sebuah negara, angka 76 tahun masih tergolong sangat muda untuk sebuah negara jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika yang telah mencapai usia 244 tahun. Setelah mengalami kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami setidaknya tiga fase perubahan sistem politik yang terdiri dari era Orde Lama, Orde Baru, dan era penjelasan berikut. Era Orde LamaBerbagai Pemberontakan Perang dengan Belanda dan MalaysiaTujuh Kali Usaha Membunuh PresidenEra Orde BaruCiri-ciri Pemerintahan pada Orde Baru1. Kuatnya Pengaruh Militer atau Dwifungsi ABRI2. Terbatasnya Pilihan Politik3. Pembangunan yang Masif4. Pemerintahan SentralistikEra ReformasiTujuan Adanya Masa Reformasi sumber Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia adalah merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini, hampir tidak terjadinya pembangunan terkecuali pembuatan sebuah sarana olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games IV dan Ganefo atau yang merupakan singkatan dari games of the news emerging forces merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan menyaingi Olimpiade. Serta dalam era Orde Lama ini dibangun pula Bendungan Jatiluhur, Pabrik Baja Krakatau Steel. Namun, untuk penyelesaian ketiga sarana ini baru terjadi di era Orde Baru. Dalam era ini juga kita bisa melihat adanya pembangunan Masjid Istiqlal serta Monas atau singkatan dari Monumen Nasional yang merupakan sebuah monumen peringatan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1960 sendiri, adanya rencana pemerintah untuk Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun, namun rencana tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Barat. Selain itu, adanya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya. Selama era Orde Lama yang berlangsung 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dimana adanya sistem presidensial yang berlaku hanya delapan tahun, di tahun 1945 hingga tahun 1949 terjadinya peperangan dalam menjaga kemerdekaan, segala daya serta upaya yang dilakukan bangsa Indonesia saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya dan berperang melawan agresi militer negara Belanda yang saat itu ingin menjajah Indonesia lagi. Pada periode itu juga, terjadi dua kali pemberontakan yang terdiri dari pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun pada September 1948 dan pemberontakan kedua yang dilakukan oleh Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada Agustus 1949. Berbagai Pemberontakan Dalam periode tahun 1950 hingga tahun 1959, adanya penggunaan UUD Republik Indonesia Serikat serta UUDS 1950 yang memiliki nilai dan menganut sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintahan ada pada tangan perdana menteri. Dalam periode tahun ini terjadi beberapa pemberontakan, yaitu pemberontakan Andi Azis pada tahun 1950, pemberontakan Kahar Muzakar pada tahun 1962, pemberontakan PRRI serta pemberontakan Permesta pada tahun 1958. Akibat terjadinya berbagai pemberontakan tersebut memberikan dampak negatif pada jalannya pemerintahan yang ada, dimana kabinet terus menerus jatuh bangun selama periode sembilan tahun tersebut. Hal ini dikarenakan dalam periode tersebut terjadi pergantian perdana menteri sebanyak delapan kali dan ada pula kabinet yang memiliki usia jabatan hanya tiga bulan. Dengan situasi politik pada saat itu dan keamanan bangsa Indonesia yang terancam, hampir tidak ada pembangunan yang terjadi sehingga yang membuat kesejahteraan masyarakat diabaikan. Perang dengan Belanda dan Malaysia Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden saat itu yaitu Soekarno mengeluarkan dekrit kembali dan mengumumkan bahwa pemerintahan akan kembali ke UUD 1945. Dengan adanya pemberlakuan UUD 1945 kembali maka sistem presidensial juga kembali. DImana presiden yang menjadi kepala pemerintahan di sebuah negara. Setelah kekuasaan eksekutif yang tadinya ada pada perdana menteri berpindah kembali ke tangan Presiden Soekarno, masalah Irian Barat yang seharusnya sudah dirundingkan satu tahun setelah adanya perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB namun tidak dilaksanakan, dituntut untuk segera dijalankan kembali oleh Presiden Soekarno. Karena dari pihak Belanda yang tetap menolak untuk merundingkan masalah mengenai Irian Barat ini, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain untuk mengambil kembali Irian Barat dari tangan pihak Belanda menggunakan kekuatan militer yaitu perang. Dalam mempersiapkan perang tersebut, Indonesia membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista secara besar-besaran dengan cara mengutang kepada negara Rusia. Dengan melakukan hal tersebut, Indonesia pada saat tersebut memiliki persenjataan yang terkuat di dunia khususnya pada bagian selatan khatulistiwa. Presiden Soekarno pada saat itu memilih panglima untuk memimpin jalannya perang dengan pihak Belanda yaitu pemimpin palagan Serangan Umum 1 Maret Letnan Kolonel Soeharto. Pemilihannya tersebut dikarenakan Presiden Soekarno sudah mengenal Soeharto sejak pemerintahan Indonesia mengungsi ke Yogyakarta. Di Maret 1962, Soeharto yang sudah menyandang pangkat Mayor Jenderal tersebut ditunjuk untuk menjadi Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat. Setelah mempersiapkan diri untuk menghadapi perang melawan pihak Belanda dengan alutsista dalam skala besar untuk merebut kembali Irian Barat, pada akhirnya masalah yang ada terselesaikan melalui jalur perundingan di PBB. Setelah selesainya urusan membebaskan Irian Jaya tersebut, Indonesia kembali untuk mempersiapkan diri untuk memulai perang melawan Malaysia yang disebut sebagai negara boneka yang dibuat oleh bangsa Inggris. Tujuh Kali Usaha Membunuh Presiden Selama masa jabatannya, Presiden Soekarno sudah mengalami percobaan pembunuhan setidaknya sebanyak tujuh kali. Hal tersebut menjadi sebuah gambaran bagaimana situasi saat itu dimana keamanan tidak terjaga dan suasana tidak kondusif. Usaha pembunuhan yang pertama terjadi dengan adanya kejadian penggranatan di Perguruan Cikini. Tepatnya pada tanggal 30 November 1957, yang merupakan ulang tahun ke lima belas dari Perguruan Cikini dan dihadiri Presiden Soekarno sebagai wali murid dari Megawati. Namun, secara tiba-tiba beberapa granat meledak di tengah penyambutan presiden, akibat insiden ini ada tiga orang tewas yang termasuk ke dalamnya yaitu pengawal presiden. Usaha pembunuhan yang kedua terjadi pada tanggal 9 Maret 1960, dimana terjadinya ledakan yang berasal dari hasil tembakan cannon 23mm pesawat Mig-17 yang dipiloti oleh Daniel Maukar ditembakkan ke istana. Tembakan tersebut kemudian mengenai pilar yang membuatnya jatuh tidak jauh dari meja kerja Presiden Soekarno saat itu. Namun, untungnya presiden pada saat itu sedang tidak berada di dekat meja kerjanya. Usaha pembunuhan yang ketiga terjadi pada bulan April 1960, pada saat itu Presiden Soekarno sedang melakukan perjalanan ke Bandung. Ketika mobil yang ditumpangi Presiden melewati jembatan Rajamandala, tiba-tiba sekelompok anggota DI/TII menghadang jalannya mobil dan melemparkan granat, namun untungnya granat tersebut tidak mengenai presiden. Usaha pembunuhan yang keempat dan kelima terjadi di tempat yang sama dimana Presiden Soekarno berusaha dibunuh saat berada di Makassar. Yang pertama terjadi tepatnya di jalan Cendrawasih melalui pelemparan granat, dan yang kedua terjadinya penembakan menggunakan mortir pada tahun 1960. Peristiwa yang terjadi ini dikenal dengan Peristiwa Mandai. Usaha pembunuhan yang keenam, merupakan usaha pembunuhan dengan cara menembak yang dilakukan oleh anggota DI/TII bernama Bachrum. Kejadian ini terjadi di halaman istana, Bachrum yang berada di shaf depan ketika sedang berjamaah shalat Idul Adha di Masjid Baiturrahman. Hal ini terjadi ketika Bachrum melibat Presiden Soekarno, dan langsung mengambil pistol yang ada dibalik jasnya dan mencoba menembakkannya ke arah presiden yang saat itu berjarak kurang dari lima meter. Namun untungnya, arah peluru tersebut melenceng dan mengenai Ketua DPR GR KH Zainul Arifin, sehingga Presiden Soekarno bisa selamat. Usaha pembunuhan yang ketujuh terjadi pada Desember 1964, dimana ketika Presiden Soekarno sedang berada dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Ketika beliau berada di Cimanggis, tiba-tiba sebuah granat dilempar oleh seorang laki-laki ke mobil presiden. Namun untungnya, jarak antara titik melempar berada diluar jangkauan laju mobil sehingga Presiden Soekarno dapat selamat. Era Orde Baru sumber Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa orde baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial dimana keputusan eksekutif ada ditangan presiden serta memiliki bentuk pemerintah yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah UUD 1945. Berdasarkan Encyclopaedia Britannica 2015, pada masa Orde Baru ini pemerintah menekankan pada adanya stabilitas nasional baik dalam program politiknya dan juga rehabilitas ekonomi yang ada, serta berkepribadian dan juga fokus pada bidang sosial budaya. Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia. Dimana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintahan pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal itu yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997. Setelah adanya krisis tersebut, kondisi ekonomi negara Indonesia semakin memburuk, dan hal ini bukan hanya dialami Indonesia saja namun juga berbagai negara lain. Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN menjadi semakin tinggi dan angka kemiskinan juga meningkat. Adanya ketimpangan yang mencolok antara kedua pihak tersebut, memicunya gerakan demokrasi dalam rangka menuntut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia. Era Orde Baru yang ada berakhir pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang membuat kemunculan era reformasi. Ciri-ciri Pemerintahan pada Orde Baru 1. Kuatnya Pengaruh Militer atau Dwifungsi ABRI Ciri yang pertama dari pemerintahan pada Orde Baru adalah kuatnya pengaruh militer dan ABRI. Hal ini memang sudah terlihat sejak Orde Lama, dimana dalam kabinet Dwikora berisikan dari banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun, pada Orde Baru terjadi perubahan dimana fungsi ABRI dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya yang merupakan mesin politik utama dari pemerintah Orde Baru berisikan banyak anggota militer. ABRI yang ada juga memiliki kegiatan sipil yang terdiri dari ABRI Masuk Desa, dan juga menduduki jabatan sipil serta militer disaat yang bersamaan. Selain itu, banyak anggota ABRI yang menjadi komisaris berbagai perusahaan besar di Indonesia, yang menjadi salah satu tanda adanya KKN di dalam pemerintahan Orde Baru. 2. Terbatasnya Pilihan Politik Ciri yang kedua dari pemerintahan pada Orde Baru adalah terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat melalui pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh setidaknya sembilan partai politik serta satu golongan karya, dan bandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang hanya diikuti oleh dua partai politik yaitu PDI dan PPP serta satu golongan karya. Hal yang terjadi ini dilakukan untuk membatasi adanya ideologi baru yang berkembang. Hal ini dikarenakan, pemerintah mengira bahwa kekacauan yang terjadi di Orde Lama disebabkan banyaknya ideologi baru yang berkembang. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam politik pemerintah. 3. Pembangunan yang Masif Ciri yang ketiga dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pembangunan yang masif, hal ini dikarenakan pemerintah pada masa ini memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik sebagai prioritas tertingginya. Hal yang dilakukan ini merupakan sebuah respon dari adanya kekacauan ekonomi pada tahun 1965. Pemerintah Indonesia membuka keran modal asing serta dalam negeri sebagai usahanya untuk membuka pintu usaha di Indonesia. Diharapkan dengan adanya hal tersebut pembangunan yang ada dapat berlangsung dengan lancar serta perekonomian kembali normal. 4. Pemerintahan Sentralistik Ciri yang keempat dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pemerintahan yang sentralistik yang pada dasarnya sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia terjadi. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum rekat dan setara di berbagai daerah. Pemerintahan yang bersifat sentralistik ini membuat adanya kendali pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah, hal ini dikarenakan segala keputusan yang diambil harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu. Era Reformasi sumber Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari orde baru pemerintahan soeharto ke masa selanjutnya. Awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan BJ Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998, dimana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini dikarenakan, setiap kegiatan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan adanya pembentukan mental para pelaksana pemerintahnya yang membuat banyak terjadinya penyelewengan, penyimpangan, pemerintahan yang otoriter, dan juga yang terbesar KKN. Pada masa reformasi ini, Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pada masa ini juga, partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Demokrasi yang ada pada saat itu kemudian berkembang dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional. Tujuan Adanya Masa Reformasi Dengan adanya masa reformasi digunakan untuk menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan, termasuk didalamnya yaitu perundang-undangan serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai serta cita-cita yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya masa reformasi diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan juga bernegara. Dengan adanya masa reformasi diharapkan adanya perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan adanya masa reformasi diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, segala penyimpangan yang terjadi dan penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab. ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien
Stabilitaspolitik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama era Orde Baru mendorong lembaga keimigrasian di Indonesia untuk semakin berkembang dan profesional dalam melayani masyarakat. Pada era ini terjadi beberapa kali perubahan organisasi kabinet dan pembagian tugas departemen, yang pada gilirannya membawa perubahan terhadap
DaftarIsi Artikel Sejarah Pancasila Dalam Orde Baru dan ReformasiPancasila dan Era Reformasi 1998 Sejarah Pancasila Dalam Orde Baru dan Reformasi Belajar itu mudah, kali ini dalam dijelaskan, tentang sejarah pancasila dalam orde baru dan reformasi. Sesungguhnya, pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 memiliki kehendak untuk dilaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
Orde Baru adalah sebutan untuk peralihan dari masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno. Keberhasilan menumpas pemberontakan peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965 mengawali jalan menuju pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Orde Baru bertujuan untuk mengoreksi berbagai penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama, dan untuk mengatasi situasi keamanan yang sangat tidak kondusif karena pemberontakan tersebut. Pada masa orde baru banyak prestasi yang dicapai pemerintah khususnya pada bidang ekonomi, namun juga tidak luput dari berbagai penyimpangan pada masa orde baru yang membuat rakyat tidak puas kepada pemerintah. Penyimpangan โ penyimpangan yang tidak mendapatkan perbaikan akhirnya membuat rakyat merasa semakin tidak puas dan terakumulasi dalam satu tuntutan besar, terlebih ketika terjadinya krisis ekonomi. Rakyat menuntut pergantian pemimpin dan menuntut agar Presiden Soeharto lengser, yang dilakukannya setelah sejarah peristiwa Trisakti. Maka pada saat itu bangsa Indonesia memasuki era Reformasi, yang artinya perubahan atas sistem yang sudah berjalan di satu waktu, yang dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang. Pergantian era pemerintahan sudah tentu membuat adanya perbedaan besar yang dimulai dari perbedaan cara pengambilan kebijakan dan cara mengelola negara. Perbedaan orde baru dan era reformasi yang dapat kita lihat antara lain 1. Penyampaian Pendapat Kebebasan untuk menyampaikan pendapat pada masa orde baru terbatas dan ruang gerak pers juga dibatasi. Sedangkan pers pada masa reformasi, masyarakat dan pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat termasuk sampai memberikan saran serta kritik kepada pemerintah secara terbuka tanpa perlu ada yang ditakutkan. Pada masa orde baru semua penerbitan seperti koran dan majalah harus memiliki SIUP Surat Ijin Usaha Penerbitan lebih dulu. Jika ada pers yang menuliskan artikel menyinggung kebijakan pemerintah maka mereka akan dibredel dan penerbitan serta SIUP dicabut, seperti majalah Gatra dan Tempo. 2. Perbedaan Aturan Hukum Pada masa orde lama banyak terjadi ketidak adilan dan rekayasa pada proses peradilan. Pembagian kekuasaan dalam hukum juga tidak sesuai dengan amanah UUD 1945. Sementara pada masa reformasi, penyimpangan telah diperbaiki secara menyeluruh dengan batasan wewenang kekuasaan yang jelas antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang diatur dengan tegas dalam undang โ undang. 3. Perbedaan Kebijakan Ekonomi Perbedaan orde baru dan era reformasi juga terlihat dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi bangsa pada masa orde baru dan pembangunan nasional serta kerjasama dengan negara lain berjalan lancar. Banyak prestasi yang dicapai pemerintah khususnya dalam bidang pertanian, namun praktik korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela, dan masih terdapat kesenjangan ekonomi yang lebar. Pada era reformasi, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk keluar dari krisis namun ketimpangan pada sektor ekonomi justru jauh lebih tinggi. 4. Perbedaan Politik Kebijakan politik pada masa orde baru yang mendasari adanya perbedaan orde baru dan era reformasi juga terjadi pengelompokan dan penyusutan partai politik yang didasarkan pada kesamaan program yang dimiliki, sehingga pemilu diikuti oleh hanya tiga partai politik pada masa orde baru yang berasas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia sebagai bagian dari sejarah partai politik di Indonesia. Pada masa reformasi bermunculan banyak partai sebagai akibat dari sistem multi partai yang diaktifkan kembali. Partai โ partai ini sangat beragam perbedaannya dari mulai golongan maupun ideologi yang diusung. Peserta pemilu pada era reformasi mencapai 48 partai politik. 5. Bidang Pendidikan Di masa orde baru pemerintah banyak menorehkan prestasi dengan program โ program yang berperan besar pada perkembangan pendidikan di Indonesia dan juga membangun lembaga โ lembaga pendidikan terbatas untuk kalangan tertentu. Sedangkan pada masa reformasi, fasilitas pendidikan dibuka untuk semua kalangan termasuk untuk kalangan etnis Cina. 6. Pemilihan Umum Pemilihan umum pada masa Orde Baru tidak berlangsung dengan bebas, jujur dan adil terlepas dari slogan yang diusungnya. Terjadi pemaksaan untuk memenangkan satu peserta pemilu tertentu. Sedangkan pada masa reformasi, pemilu bisa berlangsung dengan lebih bebas, jujur dan adil sehingga rakyat bebas memberikan suaranya. 7. Pengambilan Keputusan Perbedaan orde baru dan era reformasi juga terlihat dari pihak pengambil keputusan, dimana kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sedangkan di era reformasi dibentuk otonomi daerah untuk memberi pemerintah daerah wewenang untuk mengambil kebijakan pada bidang tertentu. Sumber otonomi daerah ini adalah UU tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang besar bagi daerah dengan otonomi pada Daerah Tingkat II atau Kabupaten dan Kota. Sejak saat itu Pemerintah Daerah berwenang untuk Mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri Mengelola aparatur daerah Mengelola kekayaan daerah Memungut pajak dan retribusi daerah Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam serta lainnya di daerah Mendapatkan sumber pendapatan yang sah lainnya dan juga mendapatkan hak yang diatur dalam peraturan perundang โ undangan. 8. Peran Militer Perbedaan orde baru dan era reformasi juga terlihat dari peran penting militer yang menjadi salah satu ciri pokok orde baru dalam politik, sosial dan budaya dalam wujud dwifungsi ABRI. Pada masa reformasi, dwifungsi ABRI dihapuskan dan TNI tidak lagi memiliki peran yang dominan dalam penyelenggaraan negara. Setelah dwifungsi ABRI dihapuskan pada masa reformasi, ABRI kembali berfokus pada fungsi pertahanan dan keamanan. 9. Pemberantasan Korupsi Pada masa Orde Baru terjadi korupsi secara terstruktur, masif dan sistematis. Salah satu sarana korupsi adalah melalui yayasan โ yayasan yang dikelola oleh Soeharto dan keluarga serta anak โ anaknya. Di masa reformasi dilakukan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada tahun 2002, untuk membersihkan lembaga โ lembaga pemerintahan dari korupsi. Ketidak puasan rakyat terhadap korupsi inilah yang menjadikan salah satu faktor penyebab runtuhnya orde baru. 10. Bidang Ekonomi Di masa reformasi kebijakan ekonomi tidak mengalami perubahan yang lebih signifikan karena pemerintah tidak melakukan perubahan terutama pada anggaran negara. Pada masa Orde Baru kebijakan ekonomi termasuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara RAPBN yang selalu mendapat persetujuan dari DPR untuk menjadi APBN. Pemerintah juga menderegulasi perbankan dan perpajakan agar dapat mempermudah investasi dalam pembangunan nasional. Namun langkah ini tidak dapat terlaksana sepenuhnya karena ketergantungan pemerintah pada pinjaman luar negeri. 11. Perubahan Bidang Budaya Perbedaan orde baru dan era reformasi berikutnya terletak pada bidang budaya dengan membuat kebijakan yang mengharuskan masyarakat keturunan Cina mengubah nama Cinanya, melarang pertunjukan adat istiadat orang Cina dan semua kegiatan yang dianggap masuk paham komunis. Pada masa reformasi semua diskriminasi yang berkaitan dengan Cina dihapuskan oleh Gus Dur. Tahun baru Cina dijadikan hari libur nasional sebagai penghormatan kepada para keturunan Cina. Jika mau dibandingkan, perbedaan dari orde baru dan era reformasi pastinya akan tampak jelas. Terlepas dari kekurangan berupa penyimpangan pada masa orde baru, jika dibandingkan dengan situasi tertentu pada era reformasi pastinya akan tampak lebih baik. Sisi baiknya adalah bahwa sampai hari ini rakyat tidak lagi perlu takut pada pemerintah yang otoriter yang kerap menimbulkan teror. Pemerintah cenderung lebih memperhatikan kestabilan politik dalam negara karena pengawasan yang cukup kritis dari media massa. = dan Menangkan 02 ? Loading PreviewSorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above. di 1042 PM Persamaan Dan Perbedaan Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi - Indonesia adalah sebuah negara besar yang telah merdeka sejak tahun 1945 silam. Indonesia telah dipimpin oleh beberapa pemimpin negara yang mana beberapa pemimpin tersebut memerintah dengan orde yang berpengaruh terhadap tatanan negara ini. Beberapa orde tersebut adalah Orde Lama di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Orde Baru di masa pemerintahan presiden Soeharto, dan Orde Reformasi yang di awali oleh Presiden Habibi kemudian di lanjutkan beberapa presiden hingga sekarang. Masa Orde Lama adalah masa pemerintahan Presiden Soekarno. Masa ini berlangsung berlangsung dari sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1968. Masa Orde Lama adalah masa Indonesia membangun tatanan dasar sebuah negara. Lembaga-lembaga negara baru dibentuk untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Kemajuan negara Indonesia sangat pesat jika mengingat Indonesia adalah negara baru. Indonesia menjadi negara yang unggul dalam politik internasional. Indonesia dapat membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu sejajar kedudukannya dengan bangsa besar lain. Masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1968 hingga 1998 telah banyak memberi perubahan signifikan pada negara ini. Pemerintahan Orde Baru bertujuan untuk menata kembali tatanan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk meratakan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki tatanan negara Orde Lama yang dianggap sudah tidak tepat lagi bagi Indonesia Masa Reformasi yang diawali tahun 1998 dapat menggulung kekuasaan Presiden Soeharto yang dianggap sudah tidak amanah lagi terhadap rakyat. Perekonomian melemah dan terjadi kerusuhan dibeberapa tempat membuat Presiden mundur dan lahirlah era reformasi. Berbagai latar belakang pergantian pemerintahan negara ini menimbulkan perubahan-perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Namun, perubahan tidak terjadi pada seluruh aspek. Berikut adalah persamaan dan perbedaan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. 1. Persamaan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi Bidang Pemerintahan Pemerintah Orde Baru dan Era Reformasi, presiden selalu didampingi oleh Wakil Presiden. Pada Orde Lama, presiden pernah tidak didampingi oleh wakil presiden pada tahun 1957. Pada Orde baru, dan Orde Reformasi menggunakan sistem pemerintahan presidensil, dimana pemerintahan presidensil mempunyai ciri-ciri presiden sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Bidang Ekonomi Impor meningkat pada Masa Orde Lama dan Era Reformasi. Impor yang terjadi pada masa orde lama disebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi negeri saat itu, seperti terjadinya pergolakan kembali dengan Belanda atau terjadinya sengketa Irian barat. Pad era Reformasi impor meningkat karena ketersediaan pangan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Presiden berwenang atas anggaran negara. Bidang Pendidikan Anggaran pendidikan pada Orde Lama dan Orde Baru kurang dari 10 persen dari APBN. Pada Orde lama sebagian besar anggaran untuk menstabilkan keamanan negara, sedangkan pada Orde Baru sebagian besar anggaran diutamakan untuk membangun infrastruktur. 2. Perbedaan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi Bidang industri Bidang Industri belum begitu berkembang pada masa Orde Lama. Mulai berkembang pada masa Orde baru dengan dengan mendorong industri dalam negeri dapat memproduksi barang bermutu sehingga diminati oleh rakyat Indonesia sendiri. Sedangkan pada reformasi, pemerintah lebih menekankan pada banyaknya industri yang berkembang, namun kurang memperhatikan mutu produk. Bidang politik Terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali selama masa Orde Lama yang menyebabkan politik pada masa itu tidak matang. Terjadi Politik Mercusuar yang menganggap Indonesia adalah yang terbaik dan condong ke arah komunis. Terjadi peristiwa G 30S PKI yang mengegerkan negara dan membuat paham komunis dilarang di negara Indonesia. Menjalankan Dwi Fungsi ABRI. Pembatasan Partai Politik dengan Fusi Parpol menjadi 3, dilakukan untuk mempersempit pluralisme. Terlepasnya Timor Leste dan NKRI saat era reformasi. Ditetapkannya kebijakan otonomi daerah. Bidang pendidikan Pendidikan pada masa Orde Lama menekankan pada penghapusan sistem pendidikan kolonial dan digantikan dengan sistem pendidikan yang sesuai dengan ideologi bangsa dan mengedepankan kesetaraan hak setiap anak untuk mendapat pendidikan. Pada masa Orde Baru banyaknya program pemerintah untuk pendidikan dan beasiswa seperti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh GNOTA, beasiswa Supersemar, dan pembarantasan buta huruf, wajib belajar. Sistem pendidikan pada masa ini menekankan pada indoktrinasi dan kepatuhan penuh. P4 diajarkan Terjadi desentralisasi tanggung jawab pendidikan. Pendidikan Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, seperti yang tercantum dalam UU tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bidang Hukum dan HAM Orde Lama menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Masa Orde Baru terjadi penyimpangan penegakan hukum dan HAM. Hukum sering berjalan tanpa mempedulikan HAM sehingga muncul ketakutan dan ketidakadilan di masyarakat. Kebebasan pers juga sangat dibatasi pada masa orde Baru. Pers seakan tidak dapat mengkritik kinerja pemerintah. Pada era Reformasi HAM benar-benar dilindungi dan muncul beberapa LSM dan kebebasan pers sebagai kontrol sosial atas kinerja pemerintahan. Penegakan hukum dan keamanan di dalam negara dan masyarakat lebih banyak dilimpahkan kepada POLRI, sedangkan keamanan negara lebih banyak dilimpahkan TNI terutama untuk menghalau ancaman dari luar. Masyarakat dari etnis lain seperti etnis Tionghoa juga diberi kebebasan lebih dan dilindungi hak dan persamaannya sebagai warga negara. Amandemen UUD 1945 terjadi pada era reformasi, amandemen pertama dimulai tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, amandemen keempat tahun 2002. Amandemen dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan UUD agar lebih luas menampung kebutuhan warga negara Bidang Kependudukan Pada masa Orde Lama bidang kependudukan belum berkembang secara signifikan. Baru pada masa Orde baru kependudukan di Indonesia lebih diperhatikan, seperti masalah persebaran penduduk dan pengendalian penduduk. Untuk meratakan jumlah penduduk disetiap pulau, pemerintah mencanangkan program transmigrasi untuk menghindari kepadatan populasi di suatu pulau dan meratakankesejahteraan rakyat. Program KB juga dilakukan untuk menahan populasi penduduk. Program KB terbilang sukses karena pemerintah dan masyarakat bersama-sama mendukung dengan mengadakan penyuluhan dan pelayanan KB gratis. Pada era reformasi transmigrasi tidak lagi digalakkan dan masyarakat tidak antusias membantu menyebarkan informasi KB. Informasi KB lebih sering muncul di media masa dan tidak sampai ke pelosok negeri. Bidang Pertanian dan Pangan Pada era Orde Lama, pemerintah mencanangkan program land reform atau penataan lahan kembali lahan pertanian untuk dikelola negara. Negara mengambil alih kepemilika tanah kemudian membagikan tanah kepada buruh petani yang tidak mempunyai tanah untuk mereka kelola. Program ini bertujuan untuk meratakan kesejahteraan petani, namun berhenti pada masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru membuat program revolusi hijau untuk memenuhi swasembada pangan dalam negeri. Revolusi hijau memang berhasil menekan angka impor dan kelangkaan bahan pangan, namun kesenjangan kesejahteraan petani kembali terjadi karena makin banyak buruh tani yang tidak mempunyai tanah. Pada Era Reformasi, bidang pertanian dan pangan tidak kunjung membaik, impor bahan pangan bahkan ternak terus saja dilakukan. Teknologi pangan dan pertanian kurang diperhatikan sehingga tidak ada perkembangan signifikan dalam bidang ini. Hal-hal diatas adalah beberapa persamaan dan perbedaan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Setiap pemimpin dan pemerintahan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sebagai contoh, pada masa orde Lama, Indonesia unggul dalam politik luar negeri, Indonesia pernah menjadi tuan rumah konferensi Internasional, misalnya Konferensi Asia Afrika namun kesejahteraan masih kurang terjamin. Pada masa Orde Baru juga banyak pembangunan dan perkembangan, namun penyelewengan dan suksesi kepemimpinan tidak berjalan dengan baik. Di Era Reformasi juga kebebasan berpendapat lebih terjamin, tidak ada lagi fenomena penembak misterius seperti pada masa Orde Baru, namun penegakan hukum sring menjadi tumpul karena tebang pilih. Hukum lebih tegas terhadap rakyat kecil daripada rakyat yang mempunyai kedudukan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua. Semoga artikel mengenai Persamaan dan Perbedaan Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi menambah wawasan kita. Terima kasih anda sudah berkunjung ke Perpustakaan Cyber. Tags Sejarah Related Persamaan Dan Perbedaan Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi
BerbagaiPenyimpangan Pada Masa Orde Baru (1965-1998) Orde Baru sebagai pemerintahan yang berniat mengoreksi penyelewenangan di masa Orde Lama dengan menumbuhkan kekuatan bangsa, stabilitas nasional dan proses pembangunan, bertekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Bentuk koreksi terhadap Orde Lama, yaitu melalui:
persamaan orde lama dan orde baru
